Bersyukurnya juga ada banyak
tersedia dari pemerintah kita untuk pengadaan layanan mudik gratis. Bahkan salah
satu sang penguasa di DKI-pun yang katanya orang yang pertama mengadakan mudik
gratis di lingkungan DKI, merasa begitu berbangga bisa memberangkatkan puluhan
ribu orang pulang ke kampungnya.
Tapi di tengah-tengahnya ada
banyak gunjingan karena sang penguasa DKI tersebut disinyalir permainkan jumlah
besaran anggaran.
Inilah kekuatan dari media yang
begitu ketat yang bisa menarik setiap isu-isu yang terpampang atau diambil oleh
para pemerintah saat ini. Sehingga kalau tidak segera diklarifikasi oleh yang
bersangkutan, maka isu yang disebarkan itu bisa jadi mengandung kebenaran yang
masih akan terus dipegang.
Seandainya media tidak menyorot,
entah kemana lah itu semua anggarannya. Dan para bawahannyapun langsung klarifikasi pernyataan dari sang
bosnya itu.
Dimana seperti yang dilansir oleh
kompas.com (9/6/2019) bagaimana anggaran pemerintah provinsi DKI seakan menjadi
pertanyaan dan gunjingan banyak pihak. Setelah menganggarkan untuk anggaran
mudik mereka di tahun 2019 ini sebesar Rp.14 miliar tersebut, ternyata jika
dibagi kepada para pemudik yang berjumlah 17.427 orang maka didapatkan per
orangnya sebesar Rp.823.500,-.
Tentu hal ini mengundang banyak
pertanyaan, terutama kepada sang Gubernur sendiri yang seakan memberikan angka
yang terlalu besar untuk penanggaran biaya mudik gratis dari pemerintah. Sebab
untuk melakukan mudik paling besar akan mencapai 500 ribuan per orang, dan tentu
tidak bisa pukul rata dan akan disesuaikan juga berdasarkan jauhnya.
Tapi oleh Dinas Perhubungan DKI
pun akhirnya membantah tentang anggaran isu tersebut. Bahwa khusus untuk sewa
bus aja anggaran yang dikeluarkan hanya hampir Rp.11,5 miliar. Total Rp, 14
miliar tersebut karena ada anggaran untuk sewa truk untuk mengangkut motor para
pemudik tersebut. Jadi jika dihitung-hitung, maka total angaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, per orangnya anggarannya
hanya Rp.358 ribu per orang.
Dengan perhitungan sewa per
busnya anggarannya hampir Rp.20 juta pulang pergi. Dengan total armada bus yang
disewa sebanyak 594 bus jumlahnya. Meskipun dinyatakan perbus-nya sebesar Rp.20
juta per tiap unitnya, hal ini pun disinyalir juga masih terlalu besar
anggarannya.
Apalagi ini sekelas anggarannya pemerintah ibu kota
Indonesia, Jakarta. Tentu akan ada harga-harga khusus yang bisa diberikan oleh
jasa penyedia transportasi yang ada bagi kepentingan pemprov DKI khususnya.
Coba kita bisa mengecek harga dari tarif-tarif bus yang ada.
Dimana untuk kategori dalam menjalankan program mudik gratis tersebut tentu
bisa saja masuk dalam tarif bus pariwisata yang ada. Dimana bukan satu saja yang
sanggup menyediakan anggaran di bawah 10 juta per busnya. Bahkan ada banyak
penyedia jasa layanan bus tersebut yang juga memberikan harga tarif bus yang
jauh lebih murah.
**Pertama web dari
Tunas.trans.web.id**
Untuk tujuan yang paling jauh saja dengan durasi waktu
selama 5 hari pulang pergi dengan jasa mereka, hanya berkisar Rp. 9,3 juta. Itu
artinya bus tersebut-pun jika tetap distand-by kan di masing-masing poll
tiap-tiap daerah yang dituju, anggaran segitu masih sangat cukup.
Sedangkan bagaimana yang dianggarkan pemprov DKI, yakni
sebesar 19,3 juta per busnya? Maka kira-kira selisih harga dari kota tujuan
terjauh saja, Pemprov DKI bisa mengantongi uang Rp.10 juta per busnya.
Tentu harga per busnya akan berkurang jika menuju kota yang
tidak begitu jauh dari Surabaya, seperti Semarang, dan beberapa kota-kota besar
lainnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Berapa potensi uang yang bisa
ditilap?
**Kedua, Tarif dari Jayatransportindo.com**
Untuk bus ini jauh lebih ngeri jika anggaran yang
dianggarakan DKI nilainya seperti di atas tadi Rp. 19.3 juta perbulan. Di
penyedia jasa layanan transport tersebut anggaranya untuk wilayah dalam
provinsi saja, sewa per busnya, 1 bulan hanya Rp. 25 juta saja.
Artinya dengan anggaran sebesar Rp.19 juta sekian, Pemprov
DKI usai melakukan hajatan mudik gratis pada lebaran, uang yang tersedia masih
cukup untuk lakukan jalan-jalan selama kurang lebih dua minggu lagi.
Jadi murahnya dimana, anggaran DKI Jakarta yang sebesar itu?
Untuk urusan ini, harusnya KPK bisa mengawasi dengan betul pemakaian anggaran
yang mencapai Rp.14 miliar tersebut. Benar gak nilai segitu yang dikeluarkan
mereka? Atau upaya untuk masuk kantong pribadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar