Qlue dan RPTRA Sejumlah Warisan Ahoh Yang Terancam BerhentI

 

Bambang Surya Putra, Kepala Subbidang Peringatan Dini BNPB, mengatakan, “Komitmen penerapan Qlue juga berada di tangan Pemda karena sumber daya kita di Pemda tidak banyak. Namun, banyak Pemda yang enggak siap dengan komitmen, seolah kalau memakai Qlue menelanjangi dirinya sendiri,”

Pemakaian Qlue yang katanya identik dengan Ahok, ternyata dipakai juga di daerah-daerah lain. Seperti di Manado, Sidoarjo, Cilegon, Probolinggo, dan Bima. Tapi terkhusus buat Bima, dengan aplikasi Qlue ternyata bisa menanggulangi masalah banjir di daerahnya. Seperti yang dilansir oleh Tirto.id (12/2/2018).

Awalnya laporan bawahan ke Walikota Bima, menggunakan laporan ABS (Asal Bapak Senang), sehingga penanganan masalah bencana semakin sangat lambat. Akhirnya Pemkotnya berubah dan memutuskan untuk memakai aplikasi Qlue di dua minggu setelah terjadi bencana banjir. Demikian kata Syahrial Nuryadin, Humas Kota Bima.

Dengan aplikasi Qlue tersebut masyarakat luas bisa berpartidipasi secara langsung dengan memfoto dan melaporkannya secara langsung, sehingga dengan cepat diketahui permasalahannya, lokasinya secara tepat dan langsung mendapatkan penanganan langsung oleh relawan,polisi maupun TNI. Dan hasilnya Kota Bima dalam waktu dua minggu kurang, Kota Bima kembali terpulihkan 40 % dan hampir pulih 100% dalam waktu tiga minggu.

Melihat fenomena yang terjadi di Jakarta saat ini,  akibat dari penurunan laporan aplikasi Qlue oleh masyarakat, dari tahun ke tahun, bisa kemungkinan hal ini akan dihentikan. Alasan penurunannya disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang mulai berkurang dan rerata penyelesaiannya juga semakin lama.

Dimana Sejak kepemimpinan Anies Sandi, seperti yang dilansir Tirto.id (12/2/2018) bahwa pola manajemen pengaduan warga itu akan berubah dengan menggunakan 7 kanal pengaduan, yakni Facebook,Twitter, Email, SMS, Calling 1708, Balai Warga melalui Kelurahan, dan Aplikasi Qlue. Meskipun tidak lagi memprioritaskan qlue,tapi aplikasi ini tetap digunakan.

Penurunan penggunaan aplikasi tersebut tentu tidak lepas dari prioritas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemprov DKI. Jika bukan prioritas, tentunya bagaimana cara cepat dalam penyelesaian suatu masalah yang dilaporkan oleh masyarakat, tidak akan dikerjakan.

Kemudian dengan berkurangnya laporan qlue sebagai media untuk memonitoring Jakarta, akankah Kota Jakarta akan semakin bertambah masalah? Silahkan warga Jakarta sendiri yang menjawab. Padahal ketika kita berkaca dalam pengalaman Kota Bima, tentunya bisa sangat efektif dalam menangani banjir.  Dan akankah teruji pernyataan Bapak Bambang, bahwa pemda yang enggan menggunakan aplikasi qlue adalah orang yang enggan untuk menelanjangi dirinya sendiri?

Masalah RPTRA

Di tahun 2019 nanti, RPTRA resmi tidak masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun 2019. Karena dengan alasan bahwa pembangunan RPTRA dinyatakan sudah cukup dan ideal. Hal itu dikatakan Agustino Darmawan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta. Seperti yang dilansir Tribunnews.com (5/3/2018). Dinyatakan lagi bahwa pembangunan RPTRA tersebut bisa dilanjutkan dengan skema pembiayaan yang tentunya berasal dari dana CSR. 

Padahal kenyataannya, berdasarkan Pemerintah Kota DKI Jakarta Timur, masih membutuhkan sekitar 799 RPTRA lagi. Seperti yang dilansir Jakarta.bisnis.com (5/3/2018). Dimana berdasarkan pengakuannya bahwa warga Jakarta Timur masih membutuhkan RPTRA untuk sarana bermain anak serta berkumpul masyarakat di sekitar wilayah. Padatnya permukiman di kawasan tersebut tentunya akan membuat anak-anak kesulitan mencari lokasi untuk bermain dan beraktivitas.

Padahal Gubernurnya kemarin memegang tagline, maju kotanya, bahagia warganya. Dimana kemajuan kotanya, sedangkan cara-caranya mengelola Jakarta kembali ke sistem yang konvensional? Yang artinya penanganan masalahnya tentu akan semakin lama. Seperti penggunaan aplikasi qlue yang diharapkan bisa membuat masyarakat maupun pemerintah semakin modern di dalam melaksanakan tata kelola pengaduan masyarakat terhadap segala permasalahan di DKI, kini akan menggunakan cara-cara konvensional dengen pergi melapor ke kelurahan.

Dimana kebahagiaan warganya, jika Kota Jakarta sudah tidak menjadi kota yang ramah bagi anak lagi? Kurangnya sarana bermain untuk anak-anak apalagi dengan kondisi lingkungan nya yang amat sangat padat. Juga kurangnya RPTRA sebagai tempat bagi masyarakat untuk bisa berkumpul, bercanda ria maupun  bisa berbagi di antara masyarakat komunitas tertentu.

Dimana ketika kegagalan pemprov DKI di dalam memberdayakan dana CSR yang berasal dari swasta, tentunya pembangunan RPTRA akan berhenti total.

Dengan kondisi yang demikian apakah yang akan terjadi bagi DKI Jakarta setahun atau dua tahun ke depan? Tercapaikah tagline nya Gubernur Anies maupun Wagub Sandi ketika pada masa kampanye dulu, maju kotanya,bahagia warganya?

Jemawanya Anies dengan Segudang Hak Diskresi Tapi Sarat Malpraktik

 

Memang enak menjadi seorang Gubernur, apalagi ketika anggaran yang dipegangnya dalam hitungan ratusan trilyun. Kalau dibandingkan dengan uang korupsi ktp yang bernilai dua trilyun, masih baru berkisar dua persennya saja. Ditambah lagi dengan sejumlah hak yang dimilikinya dalam menerbitkan suatu aturan yang dikenal dengan hak diskresi maupun dengan adanya peraturan gubernur (Pergub). Jadi ketika ada aturan yang tidak sejalan dengan arah pembangunan dalam visi misinya pada waktu kampanye dulu, niscaya aturan yang sebelumnya akan segera diganti.

Bahkan seorang Anies hampir bingung untuk membedakan mana yang lebih kuat hukumnya, yakni antara Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Hal itu tampak ketika Anies tampil di Mata Najwa pada Rabu (23/1/2018) lalu, seperti yang dilansir Tribunnews.com.

Tidak terkecuali dengan kebijakan untuk mengatur Jalan Jati Baru di Tanah Abang. Dengan hak diskresi yang dimilikinya, yakni lebih mengakomodir kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di badan jalan. Dibandingkan dengan pengguna kendaraan yang seharusnya lebih punya wewenang di dalam memakai jalan tersebut.

Dengan kebijakan tersebut, akhirnya Sekretaris Jendral Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian akhirnya mempolisikan kebijakan itu. Pada tanggal 22 Februari 2018 lalu, akhirnya Polda Metro Jaya mengeluarkan nomor laporan TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Dimana laporan tersebut, seperti yang dilansir Metrotv.news.com (26/2/2018), soal kebijakannya dalam penataan Tanah Abang yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian kepolisianpun melanjutkan laporan tersebut dengan memeriksa para pelapor terlebih dahulu. Senin (5/3/2018), seperti yang dilansir Republika.co.id, Kepolisian telah memanggil Jack Lapian bersama dengan dua saksi lainnya.

“Terkait laporan Jack Lapian yang melaporkan Anies Baswedan terkait penutupan Jalan Jatibaru, jadi agenda hari ini nanti jam 14.00 WIB kita mengklarifikasi pelapor di Krimsus, Ada dua saksi lain yang dimintai keterangan. Terlapor (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) masih kita agendakan kapan nanti (pemanggilannya)" kata Argo di Mapolda Metro Jaya.

Jack menjelaskan laporan ini dibuat karena Pemprov DKI dinilai tidak mempunyai aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Dia menilai keputusan mantan Mendikbud itu bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

Melihat bahwa kebijakan tersebut mendapatkan laporan kepolisian, Sandiaga merasa sangat berterima kasih, seperti yang dilansir Republika.co.id (28/2/2018). Dimana menurut Sandiaga, bahwa program tersebut adalah bentuk keberpihakan terhadap perekonomian rakyat. Melalui program itu, Pemprov DKI memastikan bahwa lapangan kerja, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap terpenuhi. Yang terpenting adalah kemajuan daripada masyarakat khususnya di Tanah Abang.

Kemudian hak diskresi lainnya ketika ingin menutup proyek Reklamasi. Meskipun proyek ini mendapatkan penolakan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) tapi niatan Anies memang betul-betul bernyali dan tidak sekedar menyalak doang. Dimana Ia mengaku bahwa proyek tersebut memiliki banyak cacat administrasi. Seperti yang dilansir oleh Liputan6.com (20/2/2018).  

“Santai dulu Mas, tenang-tenang, Mas. Anda jangan ragukan komitmen saya (hentikan reklamasi), Saya enggak menyalak, tapi bernyali " kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, bahwa pembatalan daripada proyek tersebut bisa menjadi wanprestasi bagi pemprov DKI, seperti yang dilansir oleh MetroTv.news.com (13/1/2018). Dan hal itu akan membuat banyak kerugian, bukan saja para pengembang itu sendiri, pemerintah provinsi DKI pun akan mendapatkan gugatan dari pengusaha. Tentunya akan ada tuntutan ganti rugi terhadap segala modal yang sudah dikeluarkan.

Dimana proyek ini memang sedang dalam pemeriksaan kepolisian. Ada indikasi kerugian negara, seperti yang dilansir oleh Metrotv.news.com (6/2/2018). Polisi mencurigai adanya ketidakwajaran mengenai penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)-nya dari Pulau Reklamasi C dan D. Bahkan sejumlah menteri terkait, termasuk Sofyan Djalil sudah diperiksa, termasuk Pak Ahok sendiri, sudah diperiksa di Mako Brimob, awal Februari lalu.

Tapi setelah polisi memeriksa sejumah saksi, polisi belum menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap kebijakan proyek tersebut. Seperti yang dilansir oleh Metrotv.news.com (1/3/2018) lalu.

“Selama ini proses sudah dilakukan, sudah diperiksa mantan gubernur, kementerian, dinas dan instansi terkait, dan selama ini belum ditemukan pelanggaran," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo, di Polda Metro Jaya, Kamis, 1 Maret 2018.   

Okelah untuk proyek reklamasi ada indikasi cacat administrasinya, dan polisi sendiripun mengkonfirmasi bahwa belum menemukan adanya pelanggaran tentangnya. Masak dengan hal tersebut, harus menbrak sejumlah aturan-aturan yang menguatkannya sebelumnya, bukan hanya saja Pergub dulu, bahkan Perprespun sudah mengaturnya jauh lama sebelum Bapak Anies memimpin. Pergub oke-oke saja kalau memang mau diubah dengan Pergub yang baru. Tapi kalau Perpres (Peraturan Presiden)?

Berikut sejumlah peraturan yang mendasari reklamasi tersebut seperti yang dilansir oleh Kompas.com (19/4/2016). Yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Melihat hal tersebut, sebaiknya hak diskresi yang Bapak miliki sebaiknya digunakan untuk  mengatur hal-hal yang tampaknya masih abu-abu di dalam penetapan peraturannya. Dan bukannya malah menabrak sana-sini aturan yang sudah ada lebih dulu mengaturnya. 

Jangan agar tampak keren dimata masyarakat segala cara dilakukan dengan memaksimalkan hak diskresi tersebut. Akan tampak menjadi sebuah pemikiran yang picik tentunya ketika banyak melanggar aturan sebelumnya hanya untuk sebuah pemenuhan janji kampanye yang tampaknya tidak realistis.

Figur Cawapres Jokowi Tahun 2019 Diprediksi Jadi Balon Presiden Terkuat 2024

8

Periode tahun 2019-2024 akan menjadi periode terakhir seorang Jokowi di dalam memandu bangsa ini. Sebab hal itu sudah diatur di dalam  perundang-undangan kita. Yakni hanya bisa menjabat dua kali dalam satu jabatan yang sama. Entah itu berurutan ataupun tidak. 

Sosok calon wakil presiden seperti yang disampaikan oleh Ruhut di dalam diskusi Indonesian Layer Club (ILC), Selasa, 27/2/2018, menjadi hal yang sangat menarik. Bahkan hal ini tak luput dari Ibu Mega sendiri, Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Seperti yang diungkapkan Abang Ruhut bahwa berdasarkan seorang pengamat yang Ia dengarkan yakni di tahun 2030 Indonesia akan memasuki puncak kejayaannya. Disamping Tiongkok dan India, Indonesia akan menjadi raksasa dunia yang tentunya paling disegani oleh negara-negara lain di dunia. Dikarenakan kemajuan ekonominya dan pembangunannya sangat melesat tajam. 

Jadi Jokowi harus betul-betul bijak dan matang untuk bisa menentukan cawapres yang akan bisa mendampingi dirinya. Sebab bukan hanya karena persoalan membangun bangsa, memilih orang yang tepat yang bisa sepaham dengan arah pembangunan yang kita kerjakan, itu jauh lebih penting. 

Akan menjadi kesia-siaan jika segala pembangunan yang kita kerjakan akhirnya diobok-obok atau diobrak-abrik oleh pemimpin berikutnya yang kebetulan tidak sejalan dengan kita. Sekedar ingin eksis supaya dilihat publik  bahwa dirinya  memiliki pandangan yang seolah-olah berbeda tapi pada prinsipnya ternyata melakukan hal yang sama saja. Namanya doang yang beda.

Dan tentunya hal ini hanya akan berlaku jika pemenang pilpres di tahun 2019 nanti adalah Jokowi. Dan akan menjadi berbeda ceritanya jika lawan beliau yang memenangkan pilpresnya. 

Satu hal yang kurang setuju dengan pendapat abang kita yang satu ini. Yakni ingin mengangkat kembali Bapak JK untuk menjadi cawapresnya. Sebab dipandang bahwa JK adalah pasangan yang lebih cocok untuk mendangi Jokowi. Mengenai hal itu, Mahfud MD menanggapi hal pencalonan kembali pasangan Jokowi JK, seperti yang dilansir oleh suara.com (27/2/2018), bahwa

"Kalau bicara pencalonan dua kali berturut-turut itu, dua kali masa jabatan, sebenarnya sudah selesai. Pertama dalam debat di MPR ketika membuat UUD itu sudah dikatakan di situ, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut (tidak diperbolehkan). Jadi itu sudah selesai," kata Mahfud di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Sebab menurut beliau lagi, bahwa penting untuk membangun reformasi agar sesuai dengan jiwa demokrasi yang sudah lama kita pupuk. Sebab di dalam demokrasi itupun  mengandung makna membatasi kekuasaan, lingkupnya maupun waktunya.

Kemudian ketidaksetujuan Bang Ruhut ketika Demokrat berusaha untuk mengorbitkan AHY masuk dalam bursa cawapres nantinya. Bahkan Bang Ruhut langsung menohok perwakilannya Demokrat kala diskusi itu. Sebab dipandang abang yang satu ini, bahwa AHY memang belum siap untuk ikutan dalam pertarungan pilpres di tahun 2019.

Pemilihan cawapres Jokowi nantinya yang diharapkan tentunya orang yang akan bisa meningkatkan Elektabilitas Jokowi. Meskipun di beberapa lembaga survei poin elektabilitas Jokowi selalu bertengger jauh dan paling atas dibandingkan tokoh-tokoh lain. Setelah beliau ada nama Prabowo. 

Jadi disisa waktu enam bulan kedepan masih ada waktu bagi Jokowi di dalam menimbang-nimbang mana tokoh atau figur yang lebih tepat untuk bisa memilih siapa pendampingnya.Sebelum akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) resmi membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, bulan Agustus nanti,  yang jadwalnya disamakan juga dengan pemilihan anggota legislatif.

Bahkan Megawati sampai rutin bertemu dengan beberapa petinggi partai dan tentunya selalu komunikasi dengan Pak Jokowi sendiri. Supaya cawapres nantinya sesuai dengan harapan beliau tentunya. PDIP  melalui Sekjennya juga, Hasto Kristiyanto, seperti yang dilansir oleh Tempo.co (26/2/2018), bahwa salah satu kriteria cawapres Jokowi nantinya adalah seorang yang bisa bekerja sama dan saling melengkapi kepemimpinan Jokowi.    

Melihat beberapa calon-calon potensial dari kalangan partai maupun non partai. Dan bahkan sudah mendeklarasikan diri untuk jadi cawapres. Dimana hal itu juga sering dimuat  oleh beberapa media yang ada. Yakni ada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Cak Imin, Ketua Umum PKB, Wiranto dari Hanura, AHY, Anies hingga nama Ahokpun masuk dalam bursa cawapres.

Mulai membuat simulasi-simulasi paslon presiden dan wakil presiden. Dimungkinkan yang akan muncul nantinya adalah dua paslon saja, yakni kubu Jokowi dan kubu Prabowo.  Tapi kalau Demokrat bisa begitu giatnya di dalam membangun komunikasi dengan partai lain, berarti bisa jadi ada tiga paslon presiden dan wakil presiden yang nantinya akan bertarung.

Kembali ketema pembahasan saya. Bahwa keberhasilan pembangunan yang begitu massif terutama dalam hal infrastruktur yang dilakukan Jokowi di periode lalu dan periode mendatang juga. Hal itu akan menjadi batu loncatan bagi generasi pemimpin berikutnya. Generasi pemimpin setelah Jokowi tinggal akan menikmati saja buah hasil kerja keras yang dilakukan oleh Jokowi.

Sebab pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Jokowi sekarang tidaklah begitu berdampak dirasakan masyarakat saat ini. Dan hal itu sering menjadi sasaran tembak dari lawan poliktik Bapak Jokowi.

Baru akan bisa terasa di sepuluh tahun yang akan datang.Yakni di masa pemimpin baru, presiden baru, dan tentunya harapan terbesarnya adalah wakilnya Jokowi sendiri yang bisa mengambil posisi tertinggi di pemerintahan tersebut. Supaya bisa melanjutkan cita-cita besar dari pendiri bangsa kita. Adanya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan di seluruh warga negara Indonesia.

Akhirnya tercapailah mimpi besar yang diramalkan oleh pengamat yang disampaikan oleh Bang Ruhul Sitompul pada acara ILC kemarin (27/2/2018). Akan ada tiga negara superpower di tahun 2030 nanti, yakni Tiongkok,India dan Indonesia. Dan langkah itu akan semakin cepat tercapai bila yang memimpin adalah wakil Presiden Jokowi periode 2019-2024 yang akan kita ketahui bersama ketika mereka mendaftar di bulan Agustus ini

Jadi mari kita saksikan bersama.   

Untuk Hal-Hal Kecil dan Detil Bahkan Pertemanan, Jokowi Jagonya

Dalam urusan yang tampaknya kecil saja tidak luput dari mata seorang Jokowi. Dimana Senin sore kemarin seperti yang dilansir Kompas.com (26/2/2018), beliau menyempatkan untuk meninjau kesiapan perhelatan Asian Games. Dimulai dari kesiapan spot tempat bertanding, hingga ke penginapan para atlet harus betul-betul dipersiapkan dengan baik.

Bukan suatu kebetulan juga Jokowi mengajak seorang Anies untuk barengan pergi bersamanya meninjau ke lokasi wisma para atlet. Disamping memang Anies adalah sang tuan di DKI, beliau memang harus menunjukkan bahwa urusan negara lebih penting dibandingkan dengan urusan-urusan politik yang begitu melelahkan. 

Jokowi tahu betul dan bisa membedakan teman dan lawan di urusan politik maupun di ranah pribadi. Mana yang cocok dijadikan sahabat dan mana yang hanya teman saja. Dan itu tidak bisa disembunyikan dari air muka seorang Jokowi. Hal tersebut dapat jelas kita lihat perbedaanya ketika Jokowi bicara dengan Ahok dan ketika ia berbicara dengan seorang Anies.

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (26/2/2018), dalam hal untuk pemantauan persiapan segala hal untuk event Asian Games, Jokowi sangat detil mengenai pembagian tugas dan mana yang harus ditangani antara pemprov DKI maupun Kementerian PUPR.

“Setelah ini saya ingin mengajak Pak Menteri PU, Pak Gubernur, melihat rute dari sini menuju ke bandara (Soekarno-Hatta) dan dari sini menuju ke Senayan (Kompleks Gelora Bung Karno) agar yang dilewati itu betul-betul kondisinya siap betul. Corat-coret, kehijauan, tempat-tempat kumuh harus diapakan, mungkin nanti bisa dikerjakan oleh Pak Gubernur atau bisa dikerjakan Pak Menteri PU," ujar Jokowi di sela-sela mereka memperhatikan spot-spot tersebut.           

Sebenarnya seorang Presiden tidak perlu ngecek kondisi lapangan yang sebenarnya bagaimana. Cukup dengan menerima laporan dari bawahannya mengenai progres kegiatan atau hal yang sudah dikerjakan. Tapi tentang hal itu, Jokowi bukanlan presiden yang normatif, yang jarang turun ke lapangan. Tapi beliau adalah presiden yang selalu gemar dengan blusukannya langsung ke TKP. Tidak hanya dengar dari laporan yang bisa memuat laporan Asal Bapak Senang.            

Mulai dari awal pengerjaan suatu proyek, kemudian dalam tahapan proses hingga proses finalisasi Bapak Jokowi akan selalu turut serta di dalamnya.

Mengenai masalah pertemanan ataupun persahabatan.

Mengenai hal inipun tentunya bisa kita lihat dari sahabat atau orang yang pernah bekerja dengan beliau ataupun orang-orang yang pernah bersama dengan dia sewaktu kecil.

Pengakuan Bandi, seperti yang dilansir oleh metrotv.news.com (16/10/2016), tidak banyak yang berubah dari seorang Jokowi. Beliau tetap mengenal dan menghormati dan bahkan merangkul Bandi sewaktu di Bandara Adi Soemarno.

“Saya cuma sopir, menjemput penumpang di bandara. Tak tahunya, dia mendatangi dan merangkul saya. Semua orang heran melihatnya,” pria itu menutup kisah dengan senyum.

Kemudian Bapak Bandi mengakui bahwa sejak kecil Jokowi sudah punya jiwa kepemimpinan. Kemudian  menjadi seorang pendamai, ketika ada sahabatnya berkelahi dan Jokowi tidak akan menunjukkan keberpihakan.

Lain lagi dimata seorang penjual Kopiah dari Palembang. Namanya Hendrayanto yang nekat ingin menjumpainya, seperti yang dilansir oleh detik.news.com (22/1/2018). Ketika melihat Bapak Jokowi mengunjungi Palembang Square Mall, yang merupakan kebiasaan seorang Jokowi ketika mengunjungi suatu daerah. Hendrayanto hendak menghadiahkannya kopiah Turki buatan Jawa Barat. Namun Jokowi tidak jadi mengambilnya. Sebab beliau ingin membeli bukan dihadiahi. Ada beberapa kali Hendrayanto akhirnya menukarkan kopiahnya, karena memang kekecilan kopiah yang disodorkan diawal. Dan langsung pergi ke hotel dimana Jokowi menginap.

Dengan sigapnya, Jokowi langsung mengingat wong Palembang tersebut, ketika dia menghampiri hotel dimana beliau menginap. Seorang Hendrayanto merasa sangat senang dan membeli sejumlah kopiah yang akan dibawanya ketika mengunjungi suatu negara. Hal itu terjadi ketika beliau bisa menghadiahkan kopiah tersebut kepada seorang pemimpin Afganistan, Presiden Gani. Didalam lawatan kunjungan kenegaraan di negara-negara Asia Selatan.

Kemudian kepada seorang mantan supir pribadi sendiri, Jokowi tidak akan lupa. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (16/2/2018). Jokowi ditengah-tengah padatnya tugas kenegaraan ternyata masih menyempatkan waktu untuk menghadiri pesta pernikahan anak dari mantan supirnya. Mencoba memberikan kejutan kepada keluarga besarnya. Meskipun tidak ada undangan dan bahkan tidak ada persiapan, tapi beliau bersedia datang ke pesta yang sederhana itu. Dimana ternyata Bapak Bejo sudah lama tidak bekerja lagi sejak tahun 2014 lalu, tapi beliau masih mengingat orang-orang yang pernah berada disekitarnya.

Sangat detil sangat persiapan ketika melakukan sesuatu hal. Bahkan ketika mengunjungi mall, bukan hanya sekedar jalan-jalan, dan memenuhi kebutuhan pribadi, tapi beliau bisa dipastikan akan membeli banyak buku atau baju yang nantinya bisa dibagikan ke anak-anak ketika beliau mengunjungi suatu daerah. Dan bagasi mobil RI 1 disulap menjadi gudang hadiah. Tempat berisikan banyak buku-buku maupun kaos. Seperti yang dilansir oleh Kompas.com (8/2/2018).

Hal ini saya coba tuliskan karena melihat banyak fenomena orang kebanyakan di sekelilingku. Yakni ketika sudah boleh mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin suatu daerah, seakan-akan gaya maupun hidupnya berubah seratus persen. Dimana awalnya hidupnya dulu sederhana kemudian berubah seratus persen dan akhirnya mengikuti pola hidup jabatan yang dia emban.

Mungkin ada contohnya saat ini dan bukan juga bermaksud menghakimi. Seperti pola kehidupan keluarga Bapak Ketua DPR kita saat ini. Memang diakuinya bahwa kehidupan bersama dengan orangtuanya dulu yang miskin, yang akhirnya menjadi motivasi tersendiri untuk segera berhasil. Dan akhirnya tercapailah keinginannya. Mulai dari memiliki banyak mobil mewah, pesawat pribadi, dan berbagai fasilitas mewah lainnya.

Selanjutnya, ketika sudah menduduki suatu jabatan, tak jarang juga akhirnya memilih untuk melupakan teman-teman atau sahabat kecilnya dulu. Pura-pura tidak mengenal. Dan hal itupun suatu kewajaran orang banyak. Dan kewajaran pemikiran banyak orang serta kewajaran anak dunia.