Tahun 2018 menjadi pemilihan
Gubernur Sumatera Utara. Dan Sumut bukan satu-satunya daerah yang akan
menyelenggarakannya. Ada juga provinsi-provinsi lain yang juga
menyelenggarakan. Berdasarkan pemberitaan oleh detiknews.com (20/4), bahwa ada
sekitar 171 daerah yang akan menggelar Pilkada secara serentak.
KPU sendiri sudah menetapkan
tanggal pencoblosan Pilkada serentak 2018, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.
Dimana tahapannya sudah dimulai di Agustus 2017 kemarin. Diberitakan bahwa akan
ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, yang akan menggelar pilkada untuk
mencari sesosok pemimpin daerah. Yang harapannya terpilih pemimpin yang terbaik
dan bisa membawa kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Pilkada di tahun depan menjadi
ajang terberat bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sebab melihat sejarah
pilkada yang lalu-lalu, terutama di DKI, banyak tindakan-tindakan oleh para
calon kandidat maupun para pengusungnya memakai siasat yang kurang terpuji. Selalu
memakai SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) sebagai senjatanya untuk
bisa menaklukkan lawan-lawan politiknya.
Menurut Komisioner Bawaslu
Mochammad Afifudin yang dilansir oleh MetroTVNews.com (15/5) menyatakan perlu
untuk pengawasan materi kampanye termasuk yang bermuatan SARA dan Hoaks yang
banyak berkembang belakangan ini. Mereka sendiri akan memetakan indeks
kerawanan pilkada yang salah satu indikatornya yakni isu SARA. Dikatakan lagi
bahwa penggunaan ISU SARA yang digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 amat
mungkin diikuti oleh daerah yang akan menggelar pilkada 2018.
Oleh karena itu kita masyarakat
harus bijak dalam mengikuti ajang 5 tahunan sekali ini. Sebab kalau kita tidak
bijak, maka kehancuran bangsa kita sudah berada di pelupuk mata kita. Apalagi
sekarang banyak sekali yang memakai Agama untuk bisa menyerang dan melegalkan
perbuatan mereka yang jelas-jelas salah.
Mencari pemimpin daerah yang
berkualitas, yang prinsipnya adalah memimpin dengan hati nurani dan tidak
memihak apalagi korupsi. Kemudian yang tujuannya adalah memprioritaskan kesejahteraan
masyarakat dan bangsa. Itu semua bisa diwujudkan dalam program-program yang pro
rakyat dan tentunya bisa diimplementasikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan
yang terus menerus dilakukan. Itulah iramanya Jokowi dalam memimpin bangsa ini.
Kemudian, bisa berdiri teguh
ditengah badai. Ketika berada dipuncak kepemimpinannya, bisa berdiri tegak,
meskipun banyak ejekan, fitnahan, ujaran kebencian, bahkan membalikkan opini
masyarakat secara massif terhadap pembangunan yang jelas-jelas sudah berjalan
dan sukses. Opini-opini tersebut sengaja diviralkan supaya bisa menjatuhkan
kepemimpinan dan pemerintahan beliau. Menjelek-jelekkan dan melakukan
pemberitaan Hoaks terus menerus sehingga Pemilu ditahun 2019 bisa gagal.
Selanjutnya, irama kerjanya
adalah perbaikan dan pembangunan. Perlu memperbaiki sistem aturan atau
kebijakan yang memperlambat atau memperlemah pemercepatan pembangunan. Seperti
peraturan tentang investasi, mempercepat pengakuan atas kepemilikan tanah oleh
masyarakat, maupun adat. Dan banyak perbaikan sistem atau manajemen pemerintahan
yang efektif dan efesien dan berkelanjutan. Menerapkan sistem online untuk
mempermudah tata kelolanya seperti e-budgeting
dan e-government.
Kemudian pembangunan yang dikerjakan
bukan setengah-setengah. Artinya ketika sudah direncanakan akan dibangun,
secepat kilat dikerjakan. Bukan hanya perencanaan-perencanaan yang ada diatas
kertas. Tapi dengan bijak mencari sumber pendanaan yang tepat untuk
merealisasikan pembangunan tersebut. Memanggil orang-orang yang terbaik yang
bisa membangun dengan cepat proyek tersebut.
Melihat daerahku Provinsi
Sumatera Utara, pembangunan memang berjalan bukan karena kegerakan yang murni
dilakukan oleh sang gubernurnya. Lebih karena memang telah menjadi proyek pusat,
maka pembangunan tol bisa berjalan dengan baik, maupun pembangunan bandara yang
ada di Silangit. Serta pembangunan-pembangunan yang lainnya.
Praktek korupsi yang semakin
merajalela tepat. Dimana Para Gubernur yang ada di daerahku melakukan tindakan penjarahan
uang dan korupsi. Sehingga akhirnya, Gubernur sebelum sekarang, yakni Bapak
Gatot ditangkap dan sudah dipenjara. Bukan hanya Gubernur terpilih kemarin
saja, gubernur yang sebelumnya juga ditangkap, yakni Syamsul Arifin.
Bukan hanya Gubernur, para
walikotanya dan bupatinya yang juga akhirnya berakhir di balik jeruji besi.
Sehingga Sumatera Utara didaulat menjadi Provinsi terkorup se-Indonesia. Bukan
suatu prestasi yang membanggakan, alias memalukan.
Ada banyak PR yang harus
dikerjakan, terkhusus oleh Gubernur Sumatera Utara terpilih nantinya. Maupun
beberapa bupati dan walikotanya. Mulai dari mengembalikan masyarakat yang
mungkin sempat terpecah agar bersatu untuk segera membangun secara cepat daerah
ini.
Kemudian coba melihat jalan-jalan
yang ada di seluruh wilayah Sumut ini. Sudah banyak sindiran di
daerah-daerahnya, seperti yang dinyatakan oleh rekanku yang ada di facebook.
Kota Medan, kota sejuta lobang, kota setrilyun debu, kota semilyar bunyi
klakson, surga kemacetan dan sejuta kesemrautan. Sepertinya hal itu bukan hanya
di Medan, di kota-kota dan di kabupaten-kabupaten yang lain juga terjadi. Sungguh sangat parah
dan wajib diperhatikan.
Kami masyarakat Sumut merindukan
jalan-jalannya bisa tertata dengan baik, teratur, tidak ada lobang disana-sini,
memperlebar akses jalan-jalan orang yang ingin berjalan kaki seperti trotoar
dan tidak menjadikannya menjadi lapak orang berjualan, tidak banyak pungli
disana-sini, menciptakan pasar-pasar tradisional menjadi pasar yang bisa
menyerupai mall suasananya. Sistem angkutan yang bisa terintegrasi dengan baik.
Mulai dari angkot, bus, kereta api maupun pesawat terbangnya bisa saling
bersinergi satu sama lain.
Dan terutama adalah menciptakan
keamanan dengan maksimal. Tidak ada lagi ketakutan masyarakat jika beraktivitas
di malam hari. Pemerintahnya dengan sungguh-sungguh bisa memberantas para begal
yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Upaya untuk bisa
menguranginya yakni membuat banyak penerangan di jalan-jalan yang rawan dan yang
sering dilalui oleh masyarakat banyak. Kemudian coba memperbanyak CCTV yang
kualitas gambarnya tinggi, bukan hanya samar-samar apalagi hitam putih. Supaya
bisa dengan jelas ketahuan dan bisa terungkap siapa pelaku tindak kejahatan
tersebut.
Terakhir, semoga pemimpin daerah
Sumut ini kedepannya adalah seorang yang betul-betul hatinya untuk masyarakat.
Dan kehadirannya bukan hanya sebatas slogan-slogan apalagi jargon-jargon yang
sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat. Menggeliatkan pembangunan bukan
diakhir masa jabatan, supaya menjadi komoditas kampanye berikutnya di pilkada
kedepannya. Melainkan pembangunan sudah dilakukan dan direalisasikan diawal
masa-masa pemerintahannya. Semoga...
Penulis adalah pegiat sosial dan
Pengajar di STAK Salatiga Cab. Sibolangit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar