Pesona Janji Anto Charliyan 1 Triliun Untuk Mesjid dan Ustad, Berhasilkah?

 

Masih belum bisa mengkategorikan apakah janji pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan menganggarkan sebesar 1 triliun untuk pondok pesantren, adalah nekat-nekatankah atau mungkin sudah sepantasnya untuk dilakukan oleh pasangan yang didukung PDI Perjuangan ini. Dimana hal itu diputuskan setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik para ustad, kyiai, di setiap masjid yang mereka kunjungi. Seperti yang dilansir news.detik.com (9/2/2018).

“Selama berkeliling ke kalangan pesantren, masjid, dan ulama, ada beberapa suara disampaikan ke saya yang menginginkan peningkatan kesejahteraan. Kami menghitung berdasarkan anggaran mendatang. Untuk kesejahteraan pesantren, masjid dan lainnya dialokasikan dana satu triliun rupiah tiap tahun " ucap Anton kepada wartawan di Posko Relawan, Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, Jumat (9/2/2018).      

Kemudian Bapak ini kembali  menyatakan bahwa anggaran 1 triliun tersebut masih berkisar dua sampai tiga persen dari total APBD Provinsi Jawa Barat. Berikut pernyataannya,“Anggaran ini sangat memungkinkan karena hanya dua-tiga persen dari APBD Jabar. Mudah-mudahan ini jadi angin segar karena selama ini kesejahteraannya belum memadai,”

Benarkah hanya berkisar dua sampai tiga persen saja. Padahal kalau kita melihat angka total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2017 lalu, seperti yang dilansir oleh news.detik.com (8/12/2016), bahwa total APBDnya berkisar 32,740 triliun rupiah. Dimana kenaikan sebesar 11,34 persen jika dibandingkan tahun 2016, yang berkisar 29,406 triliun rupiah, dikarenakan adanya penambahan alokasi umum untuk belanja para PNS yang beralih kewenangannya  ke provinsi sejak tahun 2017, maupun karena pembangunan yang dikerjakan.

Serta di tahun 2018, ternyata Pemerintah menganggarkan 66 triliun rupiah dari APBN ke Jawa Barat. Hal dilansir dari news.detik.com (19/12/2017). Dimana  anggaran yang diberikan pemerintah pusat tersebut. Di antaranya Rp 34 triliun untuk gaji pegawai dan dana alokasi umum (DAU), Rp 17 triliun guna pengembangan SDM seperti BOS, dana kesehatan, JKN.

“Termasuk dana empat triliun rupiah untuk 5.319 desa di Jabar, serta alokasi anggaran lainnya. Untuk dana desa ini nanti ditambah dari masing-masing kabupaten dan kota, pokoknya setiap desa tidak kurang dari satu miliar rupiah," kata Aher di sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (19/12/2017).

Itu berarti total satu triliun yang rencananya mau dialokasikan ke Pondok pesantren setiap tahunnya, bisa dipastikan akan berjalan tidak mulus. Dimana ketika anggaran yang di dapat tahun 2018 ini berkisar 66 triliun rupiah. Ketika kita mengurangi total penerimaan 66 triliun dengan dana gaji dan alokasi umum dan juga dana desa, ternyata masih mengantogi sebesar 11 triliun rupiah lagi. Dan angka 11 triliun terebut tentunya masih merupakan anggaran untuk infrastruktur. Akan bagaimanakah hitung-hitungannya untuk bisa mewujudkan janji kampanye yang sudah dibuatkan terlebih dahulu.

Meskipun anggaran tersebut bukanlah anggaran yang ditetapkan oleh Pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan, dan masih merupakan anggaran yang dibuat oleh Gubernur Ahmad Hermawan. Seharusnya pasangan ini bisa belajar dari pendahulunya ini.

Belajar bukan hanya untuk segera memberikan janji yang muluk-muluk tapi miskin akan implementasinya.

Berhasilkah pesona satu trilyun tersebut untuk menggaet minat orang Jawa Barat di Juni tahun 2018 nanti? Dimana bisa dibilang angka ini bukanlah angka yang sedikit ketika dihitung secara global. Akankah masyarakat Jawa Barat, terkhusus para umat muslim tertarik dengan janji kampanye ini ? Apakah ini hanya aksi nekat semata untuk bisa menarik aspirasi dari masyarakat Jawa Barat yang ada? Atau memang sudah sepantasnya hal ini dicetuskan mengingat belum belum maksimalnya kesejahteraan para ustad, kyiai, maupun pondok pesantren yang ada?

Tentunya akan bisa dipastikan ketika terealisasinya anggaran ini akan  meningkatkan kualitas hidup para ustad, kyiai,maupun para pengurus masjid yang ada. Tapi kalau hanya sekedar janji semata, dikarenakan sulit untuk bisa mengganggarkan angka yang sefantastis tersebut dalam pengimplementasiannya, sebab anggaran yang dibuat sudah begitu ketatnya, tentunya hal ini akan menjadi bumerang bagi pencetus ide ini.

Kita tidak bisa pungkiri, bahwa banyak para calon-calon kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba untuk pergi ke pondok pesantren yang ada. Berupaya untuk merebut hati warga kebanyakan. Dengan mengumbar janji-janji kampanye yang tampaknya akan sulit untuk direalisasikan. Bahkan tidak sedikit pula para calon kandidat akhirnya memilih pasangan calonnya berasal dari kalangan ustad atapun kyiai. Dengan berharap pasangan calon tersebut bisa mendulang suara sebanyak mungkin. 

Terakhir berharap para calon-calon kepala daerah yang ada sekarang ini untuk bisa berpikir realistis dalam setiap memberikan janji-janji politik. Jangan janji-janji kampanye tersebut berubah menjadi jebakan Batman, yang akhirnya menjerat kita masuk ke KPK, karena tersandung kasus korupsi.