Aksi Buruh Akankah Ditunggangi Oleh Lawan Politik Jokowi

Aksi Buruh Vs Aksi 212

Sepertinya aksi demo tidak akan pernah usai di negeri kita ini. Upaya-upaya yang demikian akan selalu mewarnai di setiap upaya untuk menyampaikan aspirasi. Sepertinya bahasa demo tampaknya  selalu berhasil untuk mengubah sebuah kebijakan. Seperti kasus cantrang misalnya, ketika peraturan  pelarangan cantrang digunakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),Ibu Susi akhrnya harus menunda kembali kebijakan tersebut diterapkan. Padahal sudah dua tahun kebijakan tersebut ditunda. 

Sejak peraturan larangan penggunaan cantrang dilakukan yang diatur melalui Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, kebijakan tersebut langsung mendapatkan penolakan besar-besaran dari Nelayan. Ibu Susi kemudian menunda kebijakan tersebut sampai akhir tahun  2017. Kemudian setelah tiba saatnya, untuk kembali menegakkan  peraturan tersebut, aksi demo kembali datang.

Akhirnya seperti yang dilansir oleh Kompas.com, Pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan pemakaian alat tangkap cantrang untuk waktu yang tak ditentukan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada para nelayan yang berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Selanjutnya aksi yang tak kalah hebohnya, meskipun bukan ribuan orang yang melakukan aksi kritik, hanya seorang Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning ke Jokowi.Aksi itu terjadi pada Jumat (2/2/2018) lalu, saat Jokowi menghadiri Does Natalis UI di Kampus UI, Depok. Meskipun katanya, aksinya tidak ditunggangi oleh lawan-lawan politik Jokowi, hanya merupakan aksi pribadi. Sepertinya aksi ini langsung ramai. Diramaikan oleh lawan-lawan  politik Pak De. Ikut-ikutan nimbrung memberikan tanggapan atau kritik. Tapi Bapak Jokowi menanggapi santai atas aksi mahasiswa tersebut dengan mengikuti sampai usai acara Dies Natalis UI.

Ketua BEM UI Zaadit Taqwa mengkrik Jokowi tentang tiga hal permasalahan yang sedang terjadi. Pertama mengenai masalah gizi buruk dan wabah campak di Asmat. Kedua mengenai kisruh rencana menjadikan TNI/Polri menjadi PLT Gubernur di Jabar dan Sumut. Ketiga mengenai masalah peraturan terbaru tentang Ormawa yang cenderung membatasi kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Kemudian, Bapak Jokowi menanggapi permintaan pertama, ketika beliau menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukerejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu(3/2/2018).
 

"Mungkin nanti ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI ya. Biar lihat dapat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama Papua," kata Presiden Joko Widodo. Seperti yang dikutip dari Antara.

Kembali ke topik yang akan saya bahas. Akankah Aksi Demo Buruh, seperti yang dilansir pemberitaannya oleh Kompas.com (2/2/2018) yang rencananya akan mengadakan aksi pada Selasa depan (6/2/2018), sampai pada puncaknya nanti pada 1 Mei 2018 Acara May Day.  

Diperkirakan ada lebih kurang 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dari Jabodetabek akan melakukan aksi di Istana Negara . Dan aksi ini juga akan dilakukan serentak di berbagai kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Yogjakarta, Aceh, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorotanlo, Manado, dan Bajarmasin.

Demo yang direncanakan sepertinya akan berjilid-jilid, persis ketika Aksi Demo saudara kita 212 yang menuntut Ahok segera dipenjarakan. Dan akhirnya mereka menang dan berhasil memenjarakan Ahok. Demo yang sarat muatannya dengan politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Melalui Ahok berharap bisa menumbangkan Bapak Jokowi. 

Tapi bersyukur, hal itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi malah penangkapan sejumlah aktivis dari mereka. Seperti Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri. Namun tujuh orang ini tak ditahan. Kemudian Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat. Seperti yang dilansir liputan6.com (1/4/2017).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan terduga pelaku pemufakatan makar sudah merencanakan secara rinci untuk menggulingkan Pemerintah RI. Dalam pertemuan di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat, disebut para tersangka makar membutuhkan dana Rp 3 miliar untuk menggulingkan pemerintah.

 Aksi-aksi demo para buruh nanti, rentan akan digunakan oleh lawan politik Jokowi. Apalagi mengenai masalah pendanaannya. Untuk menggerakkan massa yang besar tidak mungkin hanya dengan modal dengkul. Niscaya akan ditunggangi oleh orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Uang diberikan, sebaliknya aspirasi disampaikan. 

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, seperti yang dilansir oleh kompas.com (2/2/2018) bahwa aksi 6 Februari akan ada tiga tuntutan yang dibawa para buruh. Tuntutan tersebut terkait penurunan harga beras dan listrik, menolak upah murah, dan memilih pemimpin yang pro terhadap nasib buruh. Kemudian Said menyampaikan, saat ini konsolidasi sudah dilakukan. Para koordinator aksi dari masing-masing daerah juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memaksimalkan massa aksi.

"Kami sudah siap. Saya berharap tidak ada pemblokiran oleh aparat terhadap massa yang akan bergerak ke Jakarta," ujar dia.

Aksi yang berjilid-jilid nantinya bisa dipastikan koordinasinya haruslah benar-benar matang. Akan menjadi sebuah aksi yang akan menggerus tenaga dan pikiran kita, terkhusus pemerintah kita. Besar harapan supaya Bapak Jokowi bertindak duluan untuk bisa menangani permasalahan membengkaknya harga beras akhir-akhir ini. Meskipun stok sebenarnya ada dan cukup, tapi menjadi masalah karena langka ditemukan di pasar.

Perlu adanya penanganan yang cepat dan berani dari Bapak Jokowi. Perintahkan menteri yang berkaitan supaya bisa mengatasi permasalahan ini. Jangan berlarut-larut. Soalnya ini akan menjadi senjata yang akan digunakan untuk menyudutkan pemerintahannya Bapak. 

Aksi demo ini, meskipun tidak akan berujung seperti adanya gerakan aksi makar, tapi hal ini akan menjadi tembakan untuk ajang pilpres nantinya di tahun 2019. Minimal elektabilitasnya Bapak bisa diupayakan turun akibat dari isu-isu dan permasalahan yang diangkat terus menerus oleh lawan politik Bapak Jokowi. 

Semoga Bapak bijak menyikapi hal ini.